Skip to main content

EKONOMI-PERATURAN (The Economics of Regulation)

Diskusi atau debat sering menganggap kekuatan pasar, persaingan pasar bebas dll, hanya sekadar wacana teori belaka. Tanpa mengacu pada teori, prinsip dan hukum ekonomi, Pemerintah, kan bisa mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menentukan jalannya perekonomian? Teori harga mengatakan: jika supply bertambah, maka harga akan turun dan permintaan akan meningkat, sedang bila harga diturunkan, maka supply akan berkurang dan permintaan akan meningkat. Bagaimana bisa menentukan tingkat harga keseimbangan dalam soal tsb?

Serahkan saja pada pedagang menentukan harga sepatu. Pedagang awam ini memahami adanya permintaan dan penawaran sepatu. Namun, dia tidak perlu memahami ilmu dan teori harga untuk menentukan harga sepatunya dan akhir tahun dia bisa memperoleh laba perusahaan. Pemerintah atau Menteri bisa saja mengeluarkan peraturan untuk menentukan tingkat harga, sedang pedagang menentukan harga berdasarkan nalar pengalaman saja.

Kesimpulannya adalah, bahwa sering timbul persepsi bahwa pada dasarnya tidak perlu mempelajari ilmu ekonomi selain untuk memperoleh ijazah.

Bappenas bisa saja merasa belum puas dengan tingkat pertumbuhan ekonomi selama ini. Namun masalah tsb dianggap enteng saja dan dengan mudah bisa menyelesaikannya tanpa menguasai ilmu ekonomi perencanaan bagi pembangunan. Seperti berlangsung selama ini, Repelita bisa disusun dari data investasi proyek yang secara teknis telah dipersiapkan masing-masing Kementerian. Oleh karenanya Bappenas dengan mudah bisa menyusun integrasi proyek-proyek beserta skala prioritasnya dengan menambah atu mengurangi investasi dari masing-masing Kementerian. Untuk mensyahkan Repelita, DPR dengan mudah menuang Repelita dalam peraturan Undang-Undang. Apa implikasi Repelita atas Pendapatan dan Produk Domestik atau atas neraca pembayaran atau atas peredaran uang dll, dianggap sebagai besaran-besaran spekulatif belaka yang tidak perlu ditentukan melalui dan berdasarkan ilmu dan teori ekonomi perencanaan.

Namun, alasan-alasan di atas tadi tidak mungkin bisa membenarkan langkah-langkah kebijakan peraturan terlepas dari keharusan kita mempelajari teori dan prinsip-prinsip ekonomi dan moneter. Justru, kita harus menguasai ilmu ekonomi dan moneter dengan analisis ilmiahnya untuk dapat memahami dan mengerti dasar-dasar ilmiah dari persaingan pasar atau ekonomi perencanaan, yang merupakan satu-satunya jalan jika kita boleh dan sanggup memperbaiki fungsi-fungsinya, sama seperti seorang teknisi yang harus memahami teori-teknis dari karburetor, jika hendak memperbaiki dan menyesuaikan fungsinya.

Ilmu ekonomi atau moneter harus dipelajari jika kita hendak memperbaiki sistem ekonomi yang sedang dan akan dijalankan. Bagaimana kita mengkritik sambil menunjukkan kelemahan-kelemahan sistem ekonomi tsb, bila kita tidak terlebih dahulu mempelajari dan memahami prinsip-prinsip sistem ekonomi tsb. Sistem ekonomi justru harus dipelajari terlebih dahulu oleh orang-orang yang hendak mengubah atau mengganti sistem tsb. Dengan kata lain, setiap peraturan ekonomi tidak boleh terlepas tapi harus dilandaskan pada ilmu ekonomi.

Ternyata pula, melulu karena kebuta-hurufannya atas ilmu dan teori moneter, Boediono dan Sri Mulyani beralih pada kebijaksanaan- peraturan belaka untuk menangani masalah Bank Century (BC), sambil menciptakan ilusi mereka sendiri, seolah-olah peraturan bisa mem-veto berlakunya teori dan hukum moneter.

1.. Menurut teori dan hukum moneter dan menurut Undang-Undang Bank Sentral di Negara manapun, bank swasta sekali-kali tidak boleh di-bail out BI dengan menyerahkan bantuan modal bagi perusahaan. Istilah bail out seperti itu tidak dikenal dalam ilmu moneter ke- Bank Sentral-an. Sudah menjadi tradisi umum juga, bahwa bank-bank swasta di negara manapun berdiri total independen dan bersaing dalam pasar bebas tanpa campur tangan dari Pemerintah. Artinya, bukan urusan Pemerintah atau BI, tapi risiko pemegang saham modal atau CEO-nya, jika BC kalah bersaing dan rugi atau ditutup. Namun, tidak ada alasan lain selain dari keterlibatannya dalam suatu permainan Mafia Moneter, m engapa Boediono harus bertindak untuk menyelamatkan BC dan mencegahnya supaya jangan ditutup.Dalam kaitan ini BI mengeluarkan khusus untuk maksud tsb, peraturan baru (tapi cacat hukum dan anti teori moneter) ditambah dengan sebuah peraturan PerPres, berdasarkan mana BC diberikan talangan modal untuk menyelamatkan BC. Artinya: dalam kasus BC ini, yang dikenal dan diakui BI sendiri sebagai bank gagal, perumusan peraturan baru dan pemberian uang talangan tadi sudah melanggar dan memveto teori dan hukum moneter. Mengapa peraturan baru dan uang talangan tadi diberikan Boediono jelas-jelas merupakan ketololan belaka, atau jelas-jelas memperlihatkan adanya permainan dan komplotan rahasia antara Boediono dan Sri Mulyani dengan Mafia Moneter Partai Demokrat. Perlu pula dicatat bahwa sekalipun Boediono dan SBY saya kirimi email, supaya Undang-Undang BI, 1999 yang palsu harus diganti dengan mengeluarkan Undang-Undang baru sesuai dengan perumusan yang lazim dipakai Bank Senral di manapun, namun dikesampinkan saja dan Undang-Undang palsu tadi tetap saja dibiarkan berlaku.
2.. Sementara itu Sri Mulyani merumuskan pula peraturan baru (juga cacat hukum dan anti teori moneter) tentang pembentukan Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK), yang diketuainya sendiri dan Boediono sebagai anggota. Peraturan KSSK ini
merupakan rekayasa dan ketololan belaka, justru karena jelas-jelas mem-veto berlakunya

peraturan fungsi substantif dari BI sendiri yang menurut Undang-Undang Bank Sentral atau teori dan ilmu moneter, merupakan instansi satu-satunya yang bertanggung jawab penuh atas stabilisasi sektor keuangan atau sektor moneter. Ini meng-indikasikan kembali adanya komplotan antara Sri Mulyani dan Boediono untuk sama-sama terlibat sebagai kendaraan Mafia Moneter Partai Demokrat demi kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilpres? Untuk maksud tsb BC dijadikan pula sebagai korban empuk untuk akhirnya dialihkan menjadi Bank Mutiara. Pengalihan menjadi Bank Mutiara berlangsung tanpa pernah berkonsultasi dengan pemilik asli dan pemegang saham atau CEO-nya BC. BC langsung dicaplok dan dirampok Sri Mulyani menjadi Bank Mutiara milik Pemerintah dengan terlebih dahulu LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bisa menyediakan talangan seraksasa Rp 6.7 triliun. Aneh bin ajaib, mengapa dana LPS tidak diperuntukkan bagi keselamatan simpanan para deposan BC, tapi dialihkan menjadi modal Bank Mutiara. Kesemuanya proses pendanaan tsb kembali merupakan adanya grand design dari Mafia Moneter saja. LPS dijadikan menjadi investor dan bukan lagi pelindung para nasabah.

3.. Dalam pada itu Sri Mulyani merumuskan dalam 'terms of reference' KSSK adanya penyakit systemic yang -katanya- mendera BC dan menjadikannya alasan yang paling tepat ketimbang kegagalan-bank yang dipakai Boediono sebelumnya sewaktu memberikan bail out pendahulu pertama-tama sebelumnya dari BI. Penyakit systemic BC inilah yang menurut Sri Mulyani- merupakan bahaya luar biasa yang bisa melumpuhkan perbankan nasional. Itulah sebabnya mengapa BC harus diselamatkan untuk mencegah timbulnya bencana perbankan nasional. Aneh bin ajaib, Sri Mulyani dalam berbagai forum tidak pernah mendefinisikan ciri-ciri penyakit systemic tsb dan juga tidak pernah menjelaskan dalam bentuk apa bank-bank lain -besar, kecil- bisa dimusnahkan setan siluman systemic tsb. Namun demikian, gagasan systemic Sri Mulyani tadi memperoleh dukungan dari seluruh ekonom Indonesia, kecuali satu dua orang (Rizal Ramli, Dradjad Wibowo, Kwik Kian Gie) yang menganggap penyakit systemic BC tadi tidak masuk akal sama sekali. Dan ternyata penyakit systemic tadi jargon belaka dan khayalan moneter dari Madame Bail Out saja yang tidak dikenal sama sekali dalam ilmu moneter-perbankan.
4.. Sekalipun Boediono dan lebih-lebih Sri Mulyani menjadi arsitek pendanaan BC/Bank Mutiara, namun Boediono kokokbeluk saja yang tidak mengetahui apa-apa tentang siapa pemilik sebenarnya dari dana LPS, sedang Sri Mulyani sendiri menganggap dana Rp 6.7 triliun yang dikucurkan LPS ke BC/Bank Mutiararu, merupakan jumlah yang sangat melampaui perkiraannya sendiri. Ini lagi-lagi mengindikasikan bahwa Gubernur BI, Boediono dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani merupakan permainan pion saja dalam permainan catur Pemilu dan Pilpres dari Mafia Moneter Partai Demokrat.


Dari uraian di atas dapatlah ditengarai dan disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah kecil dari BC, penanganan berbelit-belit dan kotor dari Sri Mulyani dan Boediono melalui berbagai peraturan, yang menjungkir-balikkan keabsahan dan kebenaran ilmu ekonomi dan moneter, mengindikasikan dengan terang benderang, bahwa kedua otoritas moneter tsb menjalankan kebijakan-kebijakan yang tidak lain dan tak bukan merupakan kejahatan moneter belaka dan oleh karenanya harus mereka mempertanggung jawabkannya di depan Pansus DPR. Kejahatan moneter mereka jauh lebih kejam karena korban mereka jauh lebih besar dan ber-scope skandal nasional yang melampaui pengkhianatan seorang penjahat biasa, yang korbannya hanya 1-5 orang saja. Yang paling menyedihkan adalah kebijaksanaan kedua otoritas moneter tadi memperoleh kekaguman dan dukungan luar biasa dari mayoritas para ekonom Indonesia, yang pada dirinya menonjolkan ke permukaan khalayak ramai, betapa rendahnya sekarang ini mutu pendidikan ekonomi di Indonesia, lebih-lebih mengenai ilmu ekonomi moneter ke-Bank Sentral-an.

Sudah berada di luar jangkauan logika, mengapa Boediono, selama pimpinannya di BI, tidak mengacuhkan berlakunya Undang-Undang BI, 1999 yang jelas-jelas palsu adanya; dibiarkan pula berlangsungnya perolehan kredit BI dari perbankan melalui penjualan SBI yang merugikan BI sebanyak Rp 16 triliun lebih setiap tahun; memberlakukan suku bunga BI rate asal-asalan belaka yang tidak ada artinya bagi penentuan suku bunga tinggi yang diberlakukan perbankan; menentukan criteria CAR, LDR bagi perbankan, yang sama sekali wewenang independen dari setiap bank; mendirikan cabang-cabang BI di luar negeri -katanya berbisnis valas- yang bukan fungsi Bank Sentral di manapun di dunia, dll.

Aneh bin durhaka, mengapa Sri Mulyani menambah utang valas Indonesia jangka panjang 20-25 tahun dari mancanegara, hanya untuk memperoleh konversi rupiahnya dan menggunakannya melulu untuk menutupi defisit rupiah satu tahun dalam APBN, dll. Mengapa Sri Mulyani tidak berusaha mengubah ketentuan dalam Undang-Undang BI yang melarang BI memberi pinjaman rupiah kepada Pemerintah? Kan sudah ketentuan durhaka nasional, mengapa luar negeri mau memberikan kredit pada Pemerintah, sedang Bank Sentral BI, milik Negara sendiri, dilarang memberi kredit, sambil menurut rumusan peraturan baru dan PerPres, Boediono mem-bail out BC? Aneh, kan pribadi kokokbeluk Boediono ini?

Sungguh sulit pula bisa dimengerti -totally incomprehensible, mengapa Presiden SBY terus saja mentolerir dan melindungi kejahatan moneter kedua otoritas Sri Mulyani dan Boediono?!?

Sungguh aneh bin ajaib, mengapa Presiden SBY menegur Pansus DPR supaya jangan mengkriminalisasi Boediono dan Sri Mulyani.

Let us keep it honestly straight, dearest Mr. President SBY,

Dalam kasus Bank Century, siapa yang mengkriminalisasi siapa? Dan siapa kriminal sebenarnya?

Pansus tidak mengkriminalisasi tapi masih melakukan tugas angketnya. Bukankah Pansus bertindak jujur ilmiah -sesuai teori dan ilmu hukum- melakukan angketnya terhadap Sri Mulyani dan Boediono? Ditunggu saja dulu, jangan keburu menuduh Pansus.

Pemilik BC, Robert Tantular sudah diadili dan didenda serta dipenjarakan sebagai seorang kriminal. Aneh bin khianat, Sri Mulyani -di luar teori dan hukum moneter- masih menganggap tersembunyi di BC setan systemic, yang -katanya- systemic siluman tsb sangat berbahaya memusnahkan perbankan nasional. Ditentukannyalah -sesuai peraturan KSSK- bahwa BC harus disuntik dengan obat narkoba-bail out untuk memusnahkan systemic tadi. Sri Mulyanipun menggelar pada . November 2008 'Le Plus Grand Opera du Monde' menghimpun tokoh-tokoh ahli dari segala bidang untuk menyetujui suntikan narkoba-bail out tadi. Sesudah memperoleh persetujuan tadi, barulah resmi disyahkan pengurus KSSK -Sri Mulyani dan Boediono, bahwa BC harus di-bail out yang kemudian dilaksanakan dengan permainan jitu oleh LPS. Lalu, Sri Mulyani bertindak liar bagaikan perompak Somalia, merampok BC menjadi milik Pemerintah. Apakah perampok bukan kriminal?

Dari uraian di atas sudah terang benderang bahwa Sri Mulyani dan Boediono adalah kriminal moneter terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah moneter sedunia.

Comments

Popular posts from this blog

Krisis ekonomi 1930-an

HAMPIR sepanjang tiga dasawarsa pertama abad ke-20 ekonomi dunia tumbuh pesat. Optimisme sangat besar juga di Indonesia (Hindia Belanda pada masa itu). Tetapi ternyata krisis datang dengan tiba-tiba menjelang akhir 1929, dan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Biarpun sejak 1937 ada perbaikan namun sebenarnya baru Perang Dunia II yang mengakhiri zaman depresi.

Sejak mula, perkebunan Indonesia, sebagai penghasil ekspor, sangat sensitif terhadap naik turunnya pasaran dunia. Dalam abad ke-19 hasil ekspor yang terbesar adalah gula dan kopi, khususnya dari Jawa. Gula, kata orang, adalah laut tempat Pulau Jawa mengapung. Dialah soko guru kemakmuran ekonominya. Tetapi dalam abad ke-20, dengan saingan dari Brazil, yang menanam kopi, dan Filipina dan Kuba yang mengembangkan perkebunan gula, serta dimajukannya pembuatan gula biet di Eropa, arti gula sebagai bahan ekspor merosot. Ekspor gula ini kemudian jatuh sama sekali dan hilang arti…

Fiat Money tanpa Standar Emas

Meninggalkan Standar Emas Adalah Kesalahan Fatal Yang Harus Kita TanggungOleh Edmund ConwayPada hari Senin pagi kita sudah berhasil bertahan hidup selama empat dekade dengan fiat money (*) - meskipun, mengingat kekacauan yang terjadi di pasar dalam beberapa pekan terakhir, banyak yang menebak-nebak berapa lama lagi hal ini akan bisa bertahan.Pada tanggal 15 Agustus 1971, saat keuangan publik Amerika terhambat karena biaya perang Vietnam, Presiden Richard Nixon akhirnya memotong kaitan antara dolar AS dan emas. Sampai saat itu, Departemen Keuangan AS berkewajiban untuk menukar satu ons emas dimana Bank Sentral bersedia untuk membayarnya seharga $ 35.Tiba-tiba, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tingkat mata uang dunia tidak bergantung pada nilai emas atau komoditas lain yang nyata tapi pada tingkat kepercayaan yang dimiliki investor pada mata uang itu. Bank Sentral diizinkan untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan naluri mereka daripada pada kebutuhan untuk menjaga …

Olahraga Sekaligus Piknik di Tian Tan Buddha

Setelah beberapa kali pergi ke Hong Kong, saya akhirnya berkesempatan mengunjungi Tian Tan Buddha, sebuah patung Buddha terbesar di Hong Kong yang terletak di Ngong Ping, Pulau Lantau. Patung ini merupakan salah satu tempat wajib yang dikunjungi turis.

(Mengapa baru sekarang? Bukan apa-apa, minat saya sih ada tetapi kadang sering kalah oleh nafsu berbelanja di Hong Kong. Apalagi, kalau menginap di Kowloon. Yah, bawaan kaki pasti menelusuri Nathan Road dan Harbor Front).


Patung Buddha raksasa Tian Tan.

Salah satu hal yang menunda niat saya mengunjungi Tian Tan adalah lokasinya yang cukup jauh sehingga tidak bisa sekali naik dengan kereta bawah tanah. Perlu sekitar 35 menit dari stasiun Hong Kong ke stasiun Tung Chung. Dan setelah turun dari stasiun kereta Tung Chung, mesti meneruskan dengan transportasi lain.

Jika kantong tebal, bisa memilih kereta gantung dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Tetapi, kalau keuangan terbatas (seperti saya waktu itu), bisa naik bus (NLB) sel…