Negosiator CAFTA Harus Beri Penjelasan

Rezim NKRI bukan saja kleptokratik, tetapi juga komparador yaitu para petinggi negara mendapat komisi dari perusahaan asing maupun "nasional", maka oleh karena itu selama 50 tahun tidak ada kemajuan signifikan yang dapat meningkatkan tingkat kehidupan rakyat mayoritas, selain apa yang dibilang "from hand to mouth".
http://www.sinarhar apan.co.id/ cetak/berita/ read/negosiator- cafta-harus- beri-penjelasan/

Kamis, 21 Januari 2010 13:47
3 Juta Pekerja Terancam PHK

Negosiator CAFTA Harus Beri Penjelasan
OLEH: MOH RIDWAN

Jakarta - Sejumlah anggota DPR meminta para negosiator yang mewakili Indonesia dalam penyusunan CAFTA memberikan penjelasan yang memadai dan tidak saling melempar tanggung jawab.

"Yang cukup mengheran­kan saat ada isu politik ekonomi seperti sekarang: suara negosiator dari pemerintah tidak terdengar sama sekali dalam memperjuangkan pe­nundaan pemberlakuan CAFTA. Jika hal ini tidak direspons, ada baiknya jika persoalan ini dimasukkan ke ranah politik," kata anggota Komisi VI dari F-PPP Iskandar Saichu, usai menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Lima Menteri Ekonomi yang terkait dengan CAFTA, di Jakarta, Rabu (20/1).

Apalagi, tambah Iskandar Saichu, dalam lima tahun terakhir, menurut catatan Komisi VI DPR, pertumbuhan industri jauh di bawah target. "Jika mengacu pada catatan itu berarti ada yang salah dengan kebijakan dalam industri kita," paparnya.
Imbas dari pelaksanaan China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA), menurut Ketua Komisi VI Airlangga Har­tarto, pada kesempatan yang sama akan berdampak setidaknya pada 2,5 juta hingga 3 juta pekerja yang berkerja di sektor industri manufaktur. Mereka terancam di-PHK jika pemerintah tidak berhasil menyelamatkan industri na­sional dari keterpurukan akibat implementasi CAFTA.

Menurut Airlangga, mes­kipun terlambat, pemerintah harus bisa melakukan rene­gosiasi terhadap 228 tarif untuk komoditas industri nasional yang selama ini dianggap masih belum bisa bersaing dengan produk-produk China. "Kalau renegosiasi ini gagal saya prediksikan angka PHK akibat CAFTA bisa mencapai 3 juta pekerja," ujarnya.

Airlangga sendiri sangat menyayangkan sikap pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan, yang belum juga mengajukan notifikasi untuk penundaan implementasi CAF­TA ke pemerintah China mau­pun ke Sekretariat ASEAN. Padahal, menurutnya, sejak tanggal 15 Desember 2009 lalu, Komisi VI DPR RI telah mel­ayangkan surat kepada Pre­siden Yudhoyono yang isinya mendesak pemerintah untuk merenegosiasi implentasi CAF­TA, khususnya pada 228 pos tarif tersebut.

Pembentukan Panja
Dalam rapat kerja yang dihadiri lima Menteri Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, Menteri Perin­dustrian MS Hidayat, Menteri Negara BUMN Mustafa Abu­bakar, serta Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjari­fud­din Hasan, Komisi VI DPR RI hanya memberikan batas wak­tu selama 6 bulan kepada pe­merintah untuk menyelesaikan proses renegosiasi tersebut.

"Pemerintah harus berhasil selama 6 bulan ke depan, jika tidak DPR melalui Komisi VI akan membentuk Panja (Pani­tia Kerja-red) untuk mengawal proses renegosiasi dan kerangka umum CAFTA secara kese­luruhan, " tegas Airlangga.
Menanggapi desakan Ko­misi VI DPR RI tersebut, Menteri Perdagangan Mari Elka Pa­ngestu menegaskan bahwa pi­hak­nya hingga saat ini memang terus berupaya melakukan pro­ses pembi­caraan ulang.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat yang sebelumnya dikabarkan "gere­getan" karena lambatnya proses renegosiasi yang dilakukan oleh rekan sejawatnya itu, berharap tim negosiator bekerja maksimal serta tetap fokus dalam mengemban tugasnya. "Saya harap negosiator tetap fokus terhadap 228 pos tarif. Sejumlah 228 pos tarif itu sudah cukup banyak dikurangi dari sebelumnya hingga 400-an, karena kasihan negosiatornya juga kalau terlalu banyak," ujarnya.

Comments