Jaminan Sosial dan Pelemahan Bangsa

Pejabat Pemerintah dan pejabat PT Jamsostek tanpa disadari berupaya melemahkan martabat bangsa 

Jutaan pekerja swasta telah kehilangan peluang mendapatkan pensiun bulanan dan bahkan ribuan meninggal, karena ketiadaan jaminan kesehatan akibat tertundanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, dalam bulan-bulan terakhir penyusunan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), justru terjadi pengalihan perhatian oleh pejabat pemerintah dan pejabat PT Jamsostek dengan mengedepankan isu paket jaminan dasar. 

Tujuh tahun lalu, atas perintah amandemen keempat UUD45, UU SJSN ditanda-tangani Presiden. Intinya UU SJSN menyediakan jaminan kesehatan dan pensiun bagi seluruh penduduk. Untuk menjalankan UU SJSN diperlukan BPJS sebagai kendaraan yang sesuai untuk menjamin seluruh rakyat, bukan mencari uang untuk Meneg BUMN. Sebelumnya sudah ada UU Jamsostek yang terbatas dan keliru menggunakan PT Persero ASABRI, Askes, Jamsostek, dan Taspen (yang bertujuan mencari uang untuk Pemerintah).  Mahkamah Konstitusipun telah memperkuat UU SJSN untuk mengoreksi kekeliruan itu dengan mengharuskan ke-4 BUMN tersebut menyesuaikan diri dengan UUSJSN paling lama 5 tahun.

Seharusnya tahun 2009 telah ada BPJS  yang dibentuk dengan UU yang memiliki kewenangan khusus mengelola dana iuran wajib, mirip dana pajak. Namun, Pemerintahan enggan menjalankan UU SJSN. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas gugatan Komite Aksi Jaminan Sosial memutuskan bahwa Pemerintah lalai melaksanakan UU SJSN. Karenanya DPR berinisiatif menyusun RUU BPJS dengan mentransformasikan ke-4 BUMN (badan hukum privat) menjadi badan hukum publik yang sesuai dengan UU SJSN.

Pengalihan Perhatian Dalam prosesnya, wakil Pemerintah juga enggan menyusun UU BPJS mulai dari tidak berminat mengatur BPJS, tidak ada transformasi, menggugat paket jaminan, sampai meminta transformasi alamiah. Pejabat Kemenkeu mengusulkan paket dasar dikelola BPJS baru dan paket tambahan dikelola ke-4 BUMN. Ini keanehan dunia. Direksi PT Jamsostek sibuk melobi Menteri agar PT Jamsostek tetap berbadan hukum PT Persero dalam mengelola paket tambahan bagi pegawai
swasta. Padahal hal tersebut bertentangan dengan UUD45 Pasal 28H ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang  memungkinkan  pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Dalam usulan Kemenkeu dan Meneg BUMN, paket dasar jaminan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang murah dan tidak menjamin semua penyakit. Penyakit Guilian Bare yang kini diderita Fasha, yang berbiaya lebih dari Rp 600 juta (perusahaan asuransi hanya menjamin Rp 18,5 juta) misalnya, tidak dijamin. Rakyat diminta
menyumbang untuk kasus-kasus seperti itu. Jaminan kesehatan pegawai negeri (Askes) menjamin segala macam penyakit termasuk bedah jantung, kanker dan cuci darah— yang tidak dijamin dalam oleh Jamsostek. Rancangan besaran uang pensiun pegawai swasta maksimum hanya Rp 600 ribu per bulan, sementara uang pensiun pegawai negeri paling sedikit Rp 1,2 juta per bulan. Ini diskriminasi luar biasa. Selain itu akibat keterlambatan implementasi, jutaan pekerja swasta tidak sempat menerima pensiun
bulanan dan ribuan meninggal karena penyakit berbiaya mahal.

Praktik lazim di dunia adalah menjamin biaya pengobatan yang justru sangat mahal, yang tidak mampu didanai sendiri oleh rumah tangga. Inggris bahkan menjamin transplantasi organ. Pemerintah Muangthai membayar iuran Rp 72.000 per orang per bulan untuk menjamin layanan komprehensif bagi seluruh penduduk sektor informal, termasuk pengobatan kanker yang mahal. Semua negara-negara di Eropa Barat, Kanada, Jepang, Korsel, dan Australia menyediakan jaminan komprehensif—sebagai satu paket untuk seluruh rakyatnya, tidak dipisah. Untuk keadilan sosial. Itulah wujud martabat bangsa yang memungkinkan rakyat mengembangkan dirinya. Negara-negara tersebut tidak pernah mengalami kesulitan fiskal dan hanya menghabiskan kurang dari 7% PDBnya untuk belanja kesehatan.

Kepentingan Pengusaha dan Kelompok 

Dalam suatu rapat nasional pejabat Kemenkeu meminta agar jaminan berobat berbiaya mahal diserahkan kepada perusahaan asuransi. Direksi PT Jamsostek meminta agar PT Jamsostek tidak diutak-atik. Keduanya memiliki nafas yang sama, mementingkan pengusaha dan kelompok tetapi tidak mementingkan rakyat banyak. Pengusaha punya modal dan akal, tidak perlu  perlindungan khusus. Peluang bisnis selalu ada. Lagi pula, volume bisnis asuransi kesehatan tidak mencapai 5% dari volume bisnis asuransi. Yang  menjadi kewajiban utama Pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat, bukan pengusaha atau pegawai BUMN. Padahal mereka tahu bahwa perusahaan
asuransi tidak menjamin cuci darah, pengobatan kanker, ICU dan bedah mahal. Maka upaya membatasi jaminan untuk penyakit berbiaya murah sesungguhnya melemahkan bangsa. 

Hanya sebagian kecil dari 240 juta rakyat yang akan mampu membeli asuransi swasta atau membayar biaya pengobatan penyakit biaya ratusan juta rupiah. Berapa banyak pegawai swasta yang mampu membayar Rp 100 juta? Sementara lebih dari 95% pegawai swasta hanya bergaji kurang dari Rp 5 juta sebulan. Disinilah peran solidaritas sosial yang dirumuskan SJSN diperlukan. Dalam UU SJSN pasal 22 jelas tertulis hemodialisa dan operasi jantung harus dijamin.

Tuhan telah mengatur bahwa penyakit mahal seperti Guilian Bare (GB) dengan biaya Rp 700 juta hanya diderita oleh sebagian kecil orang. Dari 16 juta peserta Askes, selama ini hanya ada satu kasus GB. Maka jika beban biaya berobat semahal itu digotong bersama, melalui iuran SJSN, maka tiap orang hanya mengiur Rp 3,6 per bulan yaitu hasil perhitungan (1/16.000.000) x Rp 700.000.000 di bagi 12 bulan. Masa kita tidak mau atur?


 
Jorganizer Hamdani
024-7060.9694 (flexy)
hope 4 the best n prepare 4 the worst
knowing is nothing without applying

Comments