Skip to main content

Laut untuk Kesejahteraan Rakyat

Bertepatan dengan 15 tahun Deklarasi Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang telah diselenggarakan pada tahun 1996 lalu di Makassar, dengan menggusung tema "Laut untuk kesejahteraan rakyat", Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) akan melaksanakan Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan (PIT) VIII dan Kongres VIII tanggal 25-27 September mendatang di Makassar.

ISOI yang didirikan sejak 1973 dan turut mendorong konsep pembangunan Benua Maritim Indonesia, dalam acara tersebut akan mengangkat beberapa agenda diataranya intraksi daratan, lautan dan atmosfir, Geosains kelautan dan hidro-oseanografi, mitigasi bencana kelautan dan perubahan iklim, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kebijakan kelautan (ocean policy).

Secara filosofis, kekayaan alam pesisir dan laut beserta sumberdaya yang ada di dalamnya dikuasakan kepada negara oleh rakyat, untuk dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tertuang dalam aturan dasar negara (state fundamental norm) yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945. Pasal ini memberikan mandat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan tujuan kemakmuran bagi rakyat. Dengan demikian, pasal ini harus ditafsirkan bahwa bagaimana negara harus mengelola sumber daya alam laut dan pesisir sebagai sumber daya publik secara baik.

Menjadikan laut dan kelautan secara bijak sebagai salah satu resources-based economy bangsa yang merupakan salah satu komponen yg diamanahkan oleh deklarasi Benua Maritim cukup beralasan. Berbagai potensi besar sumberdaya yang tersimpan di dalamnya mengandung nilai ekonomi yang sangatnyata dan dapat dikembangkan bagi pembangunan nasional.

Laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.

Keberadaan Indonesia secara gografis yang strategis, terletak di antara dua Samudera, Pasifik dan Atlantik serta diapit oleh dua benua Asia dan Afrika menjadikannya memiliki arti penting secara geopolitik dan geostrategik bagi kepentingan Nasional. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok menempatkan negeri ini berada pada posisi penting dalam perdagangan, keamanan global dan mempunyai posisi kekuasaan yang kuat dalam hubungan internasional terhadap Negara-negara khususnya yang berhubungan dengan laut.

Posisi geografi tersebut menjadikan Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama atau "across of the commercial shipping line" tentunya sangat berpengaruh pada politik dan ekonomi dunia.

Sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa Who command the sea, command the world, penguasaan laut sangat menentukan kekuatan dan ketahanan suatu Negara. Namun terdapat persoalan mendasar yang belum tuntas yang menyebabkan sampai saat ini posisi tawar sektor kelautan masih sangat lemah dibandingkan dengan sektor lain. Persolan tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita semu.

Wilayah pesisir dan laut beserta sumberdaya alamnya bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia paling tidak dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, sekitar 75% dari wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan (58 juta km2 termasuk ZEEI).

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berdasarkan hasil survey toponimi pulau tahun 2007 hingga tahun 2010 dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah pulau 13.466 yang menyebar dari Sabang hingga Merauke. Selain dari itu, Indonesia juga memiliki jumlah keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brasil. Bahkan, dalam hal keanekaragaman hayati laut menurut IUCN (1995), Indonesia merupakan center of biodiversity dan menempati posisi terbesar di dunia, mulai dari mangrove, padang lamun hingga terumbu karang.

Menghadapi tantangan era globalisasi persaingan bebas (Asian Free Trade Area - AFTA), sektor kelautan menjadi begitu penting artinya bagi pembangunan suatu Negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia (the largest archipelagic nation in the world). Dengan potensi sumberdaya alam laut yang luar biasa besarnya, idealnya harus membuktikan bahwa ia merupakan Negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan yang dimilikinya.

Sektor kelautan Indonesia membutuhkan perhatian kelembagaan yang serius dengan peningkatan kapasitas development actor yang professional dan memahami masalah kelautan di Indonesia yang tentunya dikawal dengan strategi penanganan komprehensif, sinergis, dan produktif yang melibatkan kerjasama berbagai sektor dan stakeholder sehingga revitalisasi berbagai kegiatan ekonomi secara simultan dan membangkitkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dapat segera terlaksana. Pembangunan tersebut mencakup bidang ekonomi, perhubungan, bahan pangan, lingkungan, hankam, social budaya dan hubungan politik dengan dunia luar.

Upaya revitalisasi kegiatan ekonomi kelautan perlu difokuskan pada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge based economics), penganggaran, penanganan wilayah perairan, khususnya dalam pengelolaan potensi laut. Selain dari itu, wawasan kelautan yang terintegrasi pada elemen-elemen pemerintahan, terutama pada dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan sektor pesisir dan kelautan maupun dinas-dinas pemerintahan pada umumnya, juga harus ditingkatkan. Dengan wawasan kelautan yang terintegrasi, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau setiap langkah dalam pengambilan keputusan akan selalu merujuk pada konsep yang berbasis kemaritiman.

Tentunya dalam mengawal proses pembangunan tersebut dibutuhkan adanya payung hukum berupa Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang komprehensif dan harus berbasis riset dan iptek (Research Based Ocean Policy). Selain dari itu perlunya menyiapkan roadmap penggunaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati kelautan yang didedikasikan untuk kepentingan nasional dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (National Ocean Economic Policy); serta perlunya tata kelola kelautan yang baik (Ocean Governance) sebagai panduan atau code of conduct dalam pengelolaan kelautan secara holistic sesuai dengan harapan dan agenda besar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan negara yang kuat, maju dan mandiri di bidang kelautan


Catatan Pelaksanaan PIT dan Kongres VIII ISOI 2011
 
Jorganizer Hamdani
024-7060.9694 (flexy)
hope 4 the best n prepare 4 the worst
knowing is nothing without applying

Comments

Popular posts from this blog

Krisis ekonomi 1930-an

HAMPIR sepanjang tiga dasawarsa pertama abad ke-20 ekonomi dunia tumbuh pesat. Optimisme sangat besar juga di Indonesia (Hindia Belanda pada masa itu). Tetapi ternyata krisis datang dengan tiba-tiba menjelang akhir 1929, dan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Biarpun sejak 1937 ada perbaikan namun sebenarnya baru Perang Dunia II yang mengakhiri zaman depresi.

Sejak mula, perkebunan Indonesia, sebagai penghasil ekspor, sangat sensitif terhadap naik turunnya pasaran dunia. Dalam abad ke-19 hasil ekspor yang terbesar adalah gula dan kopi, khususnya dari Jawa. Gula, kata orang, adalah laut tempat Pulau Jawa mengapung. Dialah soko guru kemakmuran ekonominya. Tetapi dalam abad ke-20, dengan saingan dari Brazil, yang menanam kopi, dan Filipina dan Kuba yang mengembangkan perkebunan gula, serta dimajukannya pembuatan gula biet di Eropa, arti gula sebagai bahan ekspor merosot. Ekspor gula ini kemudian jatuh sama sekali dan hilang arti…

Dome Of the Rock Itu bukan Al-Aqsa

Sebagian orang mungkin sering keliru membedakan antara Masjid Al-Aqsa dengan the Dome of the Rock (Kubah Batu Karang), dengan khas kuning keemasan. Orang sering menyangka bahwa the Dome of the Rock adalah Masjid Al-Aqsa. Jika diperhatikan dengan teliti peta keliling kawasan Haram As-Sharif secara seksama, kita akan dapat melihat sebuiah lagi kubah berwarna hijau yang kelihatan agak samar-samar. Percaytalah, kubah yang berwarna hijau itulah Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya yang kini berada dalam wilayah cengkeraman Yahudi Israel.
Beberapa saat yang lalu, Dr. Marwan Saeed Saleh Profesor Matematika di Universitas Zayed Dubai pernah menulis peringatanj tentnang tipuan yahudi mengenai kubah masjid Al-Aqsa dengan kubah masjid Shakhra atau populer disebut the Dome of the rock (Kubah Batu Karang). Surat yang ditulis dan dimuat di Harian Al-Dastour itu antara lain menjelaskan bebrapa kekeliruan memahami Masjidil Aqsa dan The Dome of The Rock.
Sebagaimana diketahui, disekitar Haram AS-S…

Fiat Money tanpa Standar Emas

Meninggalkan Standar Emas Adalah Kesalahan Fatal Yang Harus Kita TanggungOleh Edmund ConwayPada hari Senin pagi kita sudah berhasil bertahan hidup selama empat dekade dengan fiat money (*) - meskipun, mengingat kekacauan yang terjadi di pasar dalam beberapa pekan terakhir, banyak yang menebak-nebak berapa lama lagi hal ini akan bisa bertahan.Pada tanggal 15 Agustus 1971, saat keuangan publik Amerika terhambat karena biaya perang Vietnam, Presiden Richard Nixon akhirnya memotong kaitan antara dolar AS dan emas. Sampai saat itu, Departemen Keuangan AS berkewajiban untuk menukar satu ons emas dimana Bank Sentral bersedia untuk membayarnya seharga $ 35.Tiba-tiba, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tingkat mata uang dunia tidak bergantung pada nilai emas atau komoditas lain yang nyata tapi pada tingkat kepercayaan yang dimiliki investor pada mata uang itu. Bank Sentral diizinkan untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan naluri mereka daripada pada kebutuhan untuk menjaga …